Intelectual Social Responsibility (ISR) Program FastTrack Ilmu Administrasi Universitas Diponegoro

Sebagai mahasiswa program Fast Track Universitas Diponegoro, saya memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan ISR. Saya bersama teman - teman dibagi atas dua kelompok, yaitu kegiatan ISR yang dilaksanakan di SMA Negri 11 Semarang dan di SMK Negri 7. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2012. Saya pribadi ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan ISR di SMK N 7, namun pada waktu itu SMK N 7 sedang tidak ada kegiatan yang dapat kami laksanakan karan terkait agenda kegiatan dari SMK N 7 yang masih padat, sehingga saya ikut berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan ISR di SMA N 11. Ketika itu di SMa N 11 sedang dilaksanakan class meetting sehingga banyak sekali kegiatan, ada berbagai macam lomba yang diadakan atas kerjasama OSIS dan kami sebagai mahasiswa yang melaksanakan ISR disana. Kami menjadi pembimbing, koordinator, serta berpartisipasi menjadi dewan juri untuk beberapa perlombaan sebagai berikut: 1. Lomba Memecahkan Air 2. Lomba kebersihan kelas 3. Lomba Sepak Bola 4. Lomba Mengambil Koin dalam Pepaya 5. Lomba Sepak Bola

Kemudian setelah mendapatkan kesempatan dari SMK N 7, saya memulai kegiatan ISR bersama dengan teman - teman yang lain. Kegiatan yang kami laksanakan antara lain yaitu ikut mengisi acara ketika penerimaan siswa baru, kemudian melaksanakan kagiatan bakti sosial yaitu membagikan makanan untuk buka puasa bagi orang - orang yang kurang mampu.

Mudah - mudahan apa yang saya dan teman teman lakukan dapat bermanfaat tidak hanya untuk diri saya sendiri namun juga bermanfaat bagi orang lain. sangat membanggakan bagi saya sehingga dapat melakukan kegiatan positif ini :)

Kebijakan Publik

Pengertian Kebijakan

·         H Lasswell dan Kaplan : sebuah program yang diproyeksikan tujuan, nilai-nilai dan praktek.

·         Carl J. Federick : (serangkaian tindakan yang diusulkan seorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu).

·         AMARA RAKSASATAYA : suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Karena itu suatu kebijakan memuat tiga elemen:

a.       Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai

b.      Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan

c.       Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata taktik atau strategi

PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK

·         Thomas Dye : Apapun yang dilakukan pemerintah ataupun yang tidak dilakukan pemerintah

·         Willian Jenkis : satu set dari yang saling terkait keputusan yang diambil oleh seorang aktor atau kelompok dari aktor politik mengenai sarana dan cara untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan yang berada dalam situasi di mana orang orang yang ditentukan keputusan yang harus berada pada prinsipnya , dari mereka untuk mencapai aktor yang berada dalam kekuasaan

·         James Anderson : sebuah tujuan tindakan diikuti oleh seorang aktor atau set aktor dalam berurusan dengan masalah atau masalah perhatian

APA ITU KEBIJAKAN PUBLIK ?

·         Carl J. Federick : (serangkaian tindakan yang diusulkan seorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu).

MENGAPA MEMPELAJARI KEBIJAKAN PUBLIK ?

·         Alasan ilmiah. Kebijakan publik dapat belajar untuk memperoleh pengetahuan yang lebih besar tentang asal-usul, prosesses yang dikembangkan dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat.

·         Alasan yang profesional . Don k . harga yang membuat sebuah distiction antara scientific estate yang berusaha hanya untuk menemukan pengetahuan , dan professional estate yang berusaha untuk menerapkan pengetahuan ilmiah untuk pratical solusi dari masalah sosial

·         Alasan politik . studi tentang kebijakan publik harus diarahkan ke arah yang tepat untuk menjamin bahwa pemerintah mengambil kebijakan untuk mencapai tujuan yang benar .

KEBIJAKAN

1.      kebijakan yang menuntut mereka di atas permintaan atau tuntutan yang dibuat oleh para pejabat publik yang aktor lainnya , atau swasta yang resmi , dalam sistem politik pada beberapa tindakan untuk permasalahan percieved atau tidak bertindak .

2.      keputusan kebijakan keputusan yang dibuat oleh pejabat publik yang mengotorisasi atau diberikan arah dan isi untuk tindakan kebijakan publik .

3.      Pernyataan kebijakan adalah ekspresi formal atau artikulasi dari kebijakan publik.

4.      hasil kebijakan adalah tangible manifestations kebijakan publik , hal yang sebenarnya dilakukan dalam kebijakan pursuance keputusan dan pernyataan

5.      Hasil-hasil kebijakan adalah konsekuensi bagi masyarakat, dimaksudkan atau tidak diinginkan, yang mengalir dari tindakan atau kelambanan pemerintah.

·         PP itu merupakan penetapan tindakan-tindakan pemerintah

·         PP tidak hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan

·         PP baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu

·         PP harus senantiasa ditujukan untuk kepentingan masyarakat

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PEMBUATAN KEBIJAKAN

·         Willian R Dill : keputusan adalah pilihan antara alternatif

·         BINTORO TJOKROAMIDJOJO :pengambilan keputusan adalah pengambilan pilihan suatu alternatif dari berbagai alternatif yang bersaing mengenai sesuatu hal dan selesai. Sedang policy-making meliputi banyak pengambilan keputusan. Jadi menurut BT, apabila pemilihan alternatif itu sekali dilakukan dan selesai, maka itu adalah decision-making, sebaliknya pemilihan alternatif itu terus menerus dan tidak pernah selesai, maka kegiatan tersebut adalah policy-making.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBUATAN KEBIJAKAN

1.      Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

2.      Pengaruh kebiasaan lama (konservatisme)

3.      Pengaruh sifat-sifat pribadi

4.      Pengaruh keadaan masa lalu

5.      Sulit memperoleh informasi yang cukup

Masalah – masalah Kebijakan

1.      Didasarkan pada orang atau aktor yang terlibat dalam isu tersebut :

·         private problems (melibatkan sedikit orang)

·         public problems (melibatkan banyak orang)

2.      Didasarkan pada lokusnya :

·         procedural problems  (masalah pengorganisasian dan bekerjanya birokrasi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang lebih tinggi)

·         substantive problems  (masalah tentang isi dan tujuan kebijakan itu sendiri)

3.      Didasarkan pada kebaruan masalah :

·         Rutin (masalah lama)

·         Krisis (masalah baru)

4.      Didasarkan pada artikulasinya :

·         selected problems  (masalah yang ditentukan sendiri oleh pembuat kebijakan)

·         pressing problems (masalah yang didesakkan oleh pelaku lain)

5.      Didasarkan pada sifat kebijakan yang akan dirumuskan untuk memecahkan masalah :

·         distributive problems  (dapat diselesaikan satu per satu, melibatkan sedikit orang)

·         Redistributive problems (pentransferan sumber daya antar kelompok masyarakat, bersifat konfliktif)

IMPLIKASI DARI KONSEP-KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK:

·         Pertama: bertujuan atau tujuan berorientasi tindakan daripada perilaku acak atau kesempatan.

·         Kedua: kebijakan concists kursus atau pola tindakan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan diskrit mereka terpisah.

·         Ketiga: kebijakan adalah apa yang benar-benar lakukan pemerintah.

·         Keempat: kebijakan publik mungkin positif atau negatif dalam bentuk.

·         Kelima: kebijakan publik setidaknya dalam bentuk yang positif, didasarkan pada hukum dan otoritatif.

TENTANG MASALAH

1.      Peristiwa-peristiwa dalam masyarakat ditafsirkan dalam berbagai cara oleh orang-orang yang berbeda pada waktu yang berbeda.

2.      Banyak masalah dapat mengakibatkan dari acara yang sama.

3.      tidak semua masalah adalah bertindak pada publik dalam pemerintahan .

4.      banyak masalah pribadi yang bertindak di dalam pemerintahan .

5.      banyak masalah pribadi yang bertindak di dalam pemerintahan seakan akan mereka masalah publik .

6.      sebagian besar masalah adalah tidak diselesaikan oleh pemerintah , meskipun banyak yang bertindak di sana .

7.      pembuat policy tidak dihadapkan dengan suatu problem .

8.      kebanyakan orang tidak menjaga kepentingan people s masalah lain .

9.      masalah umum mungkin tidak memiliki sebuah publik di antara mereka mendukung secara langsung dipengaruh

TENTANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN

1.      Banyak aktor kebijakan dilanjutkan seolah-olah tujuan yang jelas.

2.      Sebagian besar keputusan yang membuat didasarkan pada sedikit informasi dan komunikasi yang buruk

3.      Masalah dan tuntutan terus-menerus sedang didefinisikan dan didefinisikan ulang dalam proses kebijakan.

4.      Para pembuat kebijakan kadang-kadang menentukan masalah bagi orang-orang yang tidak didefinisikan masalah untuk diri mereka sendiri.

5.      Kebanyakan orang tidak memilih perubahan besar.

6.      Kebanyakan orang tidak dapat mengidentifikasi kebijakan publik.

7.      Semua kebijakan sistem memiliki bias.

8.      Sistem ideal kebijakan tidak ada selain preferensi arsitek sistem itu.

9.      Kebanyakan pengambilan keputusan tambahan di alam.

Seminar Online Fast Track

Akhirnya seminar online periode pertama telah saya laksanakan pada hari Rabu, 27 Juni 2012, pukul 16.00 WIB, bertempat di ruang sidang jurusan Administrasi Publik, FISIP UNDIP Semarang.
 

New Public Management

NPM secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern.

NPM adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti controlling, benchmarking dan lean management. Bagi yang lain, NPM dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah.

manajemen kualitas

New Public Management (NPM) merupakan sistem manajemen administrasi publik yang paling aktual di seluruh dunia dan sedang direalisasikan di hampir seluruh negara industri. Sistem ini dikembangkan di wilayah anglo Amerika sejak paruh kedua tahun 80-an dan telah mencapai status sangat tinggi khususnya di Selandia Baru. Perusahaan-perusahaan umum diprivatisasi, pasar tenaga kerja umum dan swasta dideregulasi, dan dilakukan pemisahan yang jelas antara penetapan strategis wewenang negara oleh lembaga-lembaga politik (APA yang dilakukan negara) dan pelaksanaan operasional wewenang oleh administrasi (pemerintah) dan oleh badan penanggungjawab yang independen atau swasta.

Asal-Mula NPM

Pendekatan NPM atas manajemen publik bangkit selaku kritik atas birokrasi. Selama ini, birokrasi erat dikaitkan dengan manajemen sektor publik itu sendiri. Birokrasi dianggap erat berkait dengan keengganan maju, kompleksitas hirarki jabatan dan tugas, serta mekanisme pembuatan keputusan yang top-down. Juga, birokrasi dituduh telah menjauhkan diri dari harapan publik.  

Fokus dari NPM sebagai sebuah gerakan adalah, pengadopsian keunggulan teknik manajemen perusahaan swasta untuk diimplementasikan dalam sektor publik dan pengadministrasiannya. Sementara pemerintah distereotipkan kaku, birokratis, mahan, dan inefisien, sektor swasta ternyata jauh lebih berkembang karena terbiasa berkompetisi dan menemukan peluang-peluang baru. Sebab itu, sektor swasta banyak melakukan inovasi-inovasi baru dan prinsip-prinsip kemanajemenannya.

Dalam NPM, pemerintah dipaksa untuk mengadopsi, baik teknik-teknik administrasi bisnis juga nilai-nilai bisnis. Ini meliputi nilai-nilai seperti kompetisi, pilihan pelanggan, dan respek atas semangat kewirausahaan. Sejak tahun 1990-an, reformasi-reformasi di sektor publik menghendaki keunggulan-keunggulan yang ada di sektor swasta diadopsi dalam prinsip-prinsip manajemen sektor publik.

NPM memiliki ciri-ciri berikut:

a.       Pengendalian yang berorientasi pada persaingan dengan cara pemisahan wewenang antara pihak yang memberi dana dan pihak pelaksana tugas

b.      Pemfokusan pada efektifitas, efisiensi dan mutu pelaksanaan tugas

c.       Pemisahan manajemen strategis dari manajemen operasional dalam pemberian order dan anggaran umum

d.      Pelaksana order swasta dan pemerintah diperlakukan sama.

e.       Adanya upaya meningkatkan inovasi yang terarah (sebagai bagian dari order kerja) karena adanya pendelegasian (bukan hanya desentralisasi) manajemen

f.       operasional.produk

Tanggungjawab total

Tujuan New Public Management (NPM)

Tujuan New Public Management adalah untuk merubah administrasi publik sedemikian rupa sehingga, kalaupun belum bisa menjadi perusahaan, ia bisa lebih bersifat seperti perusahaan. Administrasi publik sebagai penyedia jasa bagi warga harus sadar akan tugasnya untuk menghasilkan layanan yang efisien dan efektif. Tapi, di lain pihak ia tidak boleh berorientasi pada laba. Padahal ini wajib bagi sebuah perusahaan kalau ia ingin tetap bertahan dalam pasar yang penuh persaingan.

Tuntutan dan Prasyarat New Public Management (NPM)

Langkah untuk menerapkan New Public Management bisa dilakukan dengan syarat

ada cukup jumlah pendukung “yang kritis” yang menghendaki reformasi. Para pendukung ini harus berasal dari administrasi (pemda, pemkot) dan politik,  berarti mereka harus seorang birokrat dan politisi. Warga juga akan setuju dengan penerapan NPM ini karena mereka banyak mengkritisi kelemahan atau kinerja administrasi yang lemah. Namun demikian, reformasi ini harus didukung bersama agar warga bisa memberikan tekanan yang dibutuhkan terhadap politisi dan pihak administrasi untuk menyelesaikan proses reformasi dengan sukses.

Harus jelas bahwa restrukturisasi seperti ini punya harga, tapi harus disadari pula

bahwa penghematan yang dihasilkan reformasi ini bisa dengan mudah membiayai kembali investasi. Akan tetapi, sebelum upaya penerapan New Public Management ini bisa direalisasikan, harus diciptakan dulu prakondisi, yakni pertama, batasan tanggung jawab antara unit perencana dan unit pelaksana (politik dan administrasi) dan perangkat sumber daya yang bersifat desentral.

Perangkat-perangkat New Public Management

a.       Manajemen kontrak

Penyelenggaraan administrasi publik selama ini ditandai dengan keputusan keputusan yang bersifat hirarkis dan berdasarkan petunjuk-petunjuk khusus. Dengan perangkat manajemen kontrak, praktek ini akan diubah yakni dengan membuat kesepakatan tentang biaya dan apa yang harus dikerjakan.

Manajemen kontrak adalah penyelenggaraan administrasi melalui kesepakatan-kesepakatan tentang tujuan yang hendak dicapai. Kesepakatan ini mencakup mulai dari tujuan yang hendak diraih hingga pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan tersebut. Landasan manajemen kontrak adalah kontrak atau perjanjian antara pihak-pihak yang membuat perjanjian,yang dimaksud dengan manajemen kontrak di sini bukanlah kontrak atau perjanjian-perjanjian yang mengikat secara hukum seperti halnya dalam dunia bisnis, tapi menyangkut kesepakatan tujuan yang bersifat mengikat tentang jangka waktu yang telah ditetapkan.

b.      Penyerahan tanggung jawab di bidang sumber daya

Memutuskan sendiri bagaimana memaksimalkan sumber daya agar dapat hasil yang maksimal.

c.       Orientasi pada hasil kerja (output)

Administrasi hanya dapat dikendalikan secara efisien apabila titik tolak penyelenggaraannya berada pada hasil (output) kerja.

d.      Controlling

Controlling bisa diartikan sebagai satu konsep terpadu guna mengendalikan administrasi secara efisien dan ekonomis – dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh politik. Untuk bisa berfungsi seperti ini, controlling harus menyediakan informasi yang dibutuhkan pada saat yang tepat. Pengadaan informasi disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang dimiliki manajemen politik atau pemerintah sebagai pihak perencana, dan administrasi sebagai pelaksana.

e.       Orientasi pada warga/pelanggan

Intisari New Public Management berbunyi: ”Segala sesuatu yang tidak

bermanfaat bagi warga adalah pemborosan.” Kalimat ini mengungkapkan bahwa administrasi bukanlah tujuan akhir, dan ia hanya punya satu tugas, yakni memberikan layanan kepada rakyat yang memang berhak mendapatkannya. Di beberapa negara pernah dikembangkan apa yang disebut “citizen charta” (piagam warga) yang merangkum hak-hak apa saja yang dimiliki warga sebagai pembayar pajak kepada negara. Ini artinya, warga tidak lagi dilihat sebagai abdi, melainkan sebagai pelanggan yang karena pajak yang dibayarkannya mempunyai hak atas layanan dalam jumlah tertentu dan kualitas tertentu pula.

f.       Personalia

Personalia merupakan faktor kunci bagi suksesnya sebuah proses modernisasi. Modernisasi administrasi publik hanya akan berhasil apabila potensi sumber daya manusia dimanfaatkan secara maksimal, atau – jika ada kekurangan di bidang ini – memperbaiki sumber daya manusianya (human capital). Dalam proses modernisasi penting sekali melibatkan karyawan, karena tanpa itu hanya akan dicapai ketidakpastian dan seringkali sikap penolakan (boikot) yang merintangi pelaksanaan reformasi.

g.       Teknik informasi

Prinsip-prinsip manajemen yang telah diuraikan di atas beserta seluruh bentuk pengendalian membutuhkan suatu sistem informasi yang sempurna. Penggabungan informasi dan komunikasi yang cepat, pemadatan data untuk pengendalian dan kemungkinan mengakses kumpulan data guna memenuhi keinginan pelanggan. Semua itu membutuhkan jaringan alat pengolahan data sehingga pekerjaan bisa dilakukan dengan cepat, dan, terutama sekali bisa dipercaya.

h.      Manajemen kualitas

Setiap produk – termasuk pekerjaan yang mengiringi produk tersebut – memiliki sejumlah ciri yang bisa dibedakan.

            Paradigma NPM melihat bahwa paradigma manajemen terdahulu kurang efektif dalam memecahkan masalah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Karena itu, Christopher Hood mengungkapkan bahwa ada tujuh prinsip-prinsip NPM, yaitu :

          1.  Pemanfaatan manajemen profesional dalam sektor publik.

          2.  Penggunaan indikator kinerja.

          3.  Penekanan yang lebih besar pada kontrol output.

          4.  Pergeseran perhatian ke unit-unit yang lebih kecil.

          5.  Pergeseran ke kompetisi yang lebih tinggi.

          6.  Penekanan gaya sektor swasta pada penerapan manajemen.

7. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber  daya.

             

Orientasi NPM

            NPM ini telah mengalami berbagai perubahan orientasi menurut Ferlie, Ashbuerner, Filzgerald dan Pettgrew dalam Keban (2004 : 25), yaitu:

1.  Orientasi The Drive yaitu mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja.
2.  Orientasi Downsizing and Decentralization yaitu mengutamakan penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi dan mendelegasikan otoritas kepada unit-unit yang lebih kecil agar dapat berfungsi secara cepat dan tepat.
3. Orientasi in Search of Excellence yaitu mengutamakan kinerja optimal dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.  
4. Orientasi Public Service yaitu menekankan pada kualitas, misi dan nilai-nilai yang hendak dicapai organisasi publik, memberikan perhatian yang lebih besar kepada aspirasi, kebutuhan dan partisipasi “user” dan warga masyarakat, termasuk wakil-wakil mereka menekankan “social learning” dalam pemberian pelayanan publik dan penekanan pada evaluasi kinerja secara berkesinambungan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas.